Dalam menjalankan pemerintahan militernya di indonesia, prancis memanfaatkan para pegawai dan tentara belanda yang sudah berada di indonesia. Namun para komandan dan kedudukan penting dalam pemerintahan di jabat oleh orang prancis.Ada banyak perubahan mendasar yang di lakukan william deandels di indonesia. Berikut kebijakannya:
- Kebijakan penjajahan prancis di indonesia bidang birokrasi pemerintahan
- Dewan hindia belanda yang bertugan menbantu gubernur jendral di bubarkan dan di ganti dengan dewan penasehat.
- Pemerintahan pulau jawa di bagi kedalam sembilan Prefektur (propinsi) . Kemudian sembilan prefektur di bagi kedalam 31 Kabupaten. Prefektur (Propinsi) di kepalai seorang prefek (Residen) dan setiap residen menbawahi beberapa kabupaten.
- Para bupati di angkat menjadi pegawai pemerintah dan di beri gaji. Selain itu juga mereka mendapatkan penghasilan dari tanah dan tenaga masyarakat sesuai dengan hukum adat yang berlaku
- Kebijakan penjajahan prancis di indonesia di bidang peradilan
Peradilan pada masa penjajahan prancis di indonesia di kelompokkan pada tiga jenis yaitu: pengadilan untuk orang eropa,pegadilan untuk orang pribumi dan pengadilan untuk orang timur asing (cina,indi dan arab). Pengadilan untuk orang pribumi terdapat di setiap kabupaten. Dimana prefek (Gubernur) sebagai ketua dan di bantu oleh para bupati sebagai anggota. Sedangkan untuk wilayah tertentu seperti batavia, semarang dan surabaya di berlakukan hukum eropa.
Dalam rangka pemberantasan korupsi pemerintahan prancis di indonesia tidak pandang bulu. Hukuman berat akan di berikan kepada siapa saja termasuk orang eropa. Tapi sayangnya William Deandels pun melakukan korupsi dengan cara penjualan tanah kepada pihak swasta.
No comments:
Post a Comment